Boomnews.id

Situs Berita Terkini

Tolak Pajak Hiburan 40 Persen, Pengacara kondang Hotman Paris Minta Jokowi Keluarkan Perppu

Foto: InsertLive

Badung – Pengacara kondang Hotman Paris turut buka suara dan menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan 40-75 persen. Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Karena ini industri yang sangat strategis jadi bisa dikaitkan dengan kepentingan nasional. Atas dasar itulah agar Pak Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk tidak memberlakukan pajak 40 persen-70 persen untuk hiburan,” kata Hotman saat ditemui di kawasan Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Senin (15/1/2024).

Aturan pajak hiburan yang diprotes ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dibayarkan oleh konsumen atas barang/jasa tertentu (PBJT).

Pasal 55 dalam UU PBJT menyebutkan jasa kesenian dan hiburan meliputi: tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; dan pameran.

Kemudian ada lagi pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Selain itu, ada pula jasa rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; serta terakhir kategori diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Hotman menyebut pajak hiburan di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. “Tidak ada satu pun negara di dunia yang memberlakukan pajak hiburan sampai 75 persen. Kalaupun ada, tinggi seperti di Denmark 40 persen, tapi seluruh fasilitasnya gratis di sana,” kata pengacara nyentrik itu.

Sejumlah pengusaha hiburan di Bali akan mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali kenaikan pajak untuk spa, kelab malam, karaoke, bar, dan diskotik tersebut. Hal itu terungkap saat mereka bertemu di kawasan Berawa, Kuta Utara, Badung.

“Kami belum memiliki wadah atau belum ada asosiasi hiburan malam. Jadi pertemuan ini mungkin ke depan kami membuat surat terbuka ke Presiden Jokowi, Kemenko Kemaritiman Pak Luhut, tembusan ke Pj Gubernur Bali dan Bupati Badung, untuk me-review kembali aturan itu bahwa kami menolak karena berat,” kata Tomy, salah satu perwakilan usaha kelab malam di Badung.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung Ni Putu Sukarini menyadari munculnya gejolak terkait ketentuan pajak hiburan pada UU 1/2022. Badung menerapkan aturan ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Badung 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kami hanya sebagai pelaksana amanat Undang-Undang. Jadi kalau ada yang keberatan, mungkin pengajuannya nanti bisa ke MK,” kata Sukarini.

Editor : Jasver Javier