Boomnews.id

Portal Berita Terkini

KPU Digugat ke PTUN, Yusril: PDIP Tak Punya Kedudukan Hukum

Yusril Ihza Mahendra, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK Sumber : VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – PDIP melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menilai gugatan hasil Pemilu 2024 itu bukanlah obyek sengketa.

“Keputusan KPU tentang hasil akhir dari Pemelihan Umum, baik Pileg maupun Pilpres, bukanlah obyek sengeketa yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dibungkus dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Yusril mengatakan, berdasarkan UU PTUN, pengadilan itu tidak berwenang mengadili sengketa penetapan hasil Pemilu. Hal itu berdasarkan Pasal 24 C UUD 45, yakni kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilu, Pileg dan Pilpres sepenuhnya ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pihak yang mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres adalah pasangan calon. Partai pengusung, dalam hal ini PDIP tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa,” jelas Yusril.

“Ambillah contoh dalam kasus Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, andaikatapun dua partai pengusungnya, Nasdem dan PKB, tidak setuju Pasangan Amin tersebut mengajukan sengketa ke MK, kedua paslon tetap saja dapat mengajukannya tanpa terikat lagi dengan pendirian partai pengusungnya,” imbuhnya.

Yusril menilai gugatan yang dilayangkan PDIP ini tidak seperti narasi yang digaungkan yakni untuk perbaikan demokrasi. Tapi, menurut Yusril, gugatan itu intinya hanya meminta KPU membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“PDI Perjuangan nampak membungkus gugatannya ke PTUN dengan dalih untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi ke depan, apalagi sebentar lagi KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Tetapi inti petitumnya tidak dapat menyembunyikan maksud sebenarnya, yakni membatalkan kemenangan Pilpres yang diraih Prabowo-Gibran,” katanya.

Yusril mengaku heran dengan gugatan ini. Sebab, dalam gugatan ke PTUN itu, PDIP bukan hanya ingin membatalkan hasil Pilpres, tetapi juga membatalkan hasil Pileg. Sementara, PDIP justru memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2024.

(sumber:detik.com)