Pedagang warung nasi di Jakarta Selatan bernama Ira Suwito memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta – Banyak warga di Jakarta Selatan khawatir tentang peredaran beras oplosan yang diduga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta.
“Ya kalau dirugikan sih ada, berdampak juga kira-kira ada 10 sampai 15 persen lah pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir beli,” kata pedagang Pasar Kebayoran Lama bernama Nisa kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Nisa mengatakan sebagai pedagang, pihaknya hanya memesan dan diantar dari distributor.
Dia menyayangkan bahwa pemerintah seharusnya bertindak sebagai penegak hukum yang mengawasi beras oplosan karena berdampak pada orang-orang yang dirugikan.
“Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan,” ujarnya.
Seorang warga bernama Budi juga merasa dirugikan dengan adanya peredaran beras oplosan lantaran kualitasnya yang patut dipertanyakan.
“Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang,” ucap Budi.
Pedagang warung nasi Ira Suwito mengatakan bahwa konsumsi beras oplosan dapat berdampak negatif pada kesehatan.
“Harusnya sih ada sanksi tegas, karena kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan,” ujar Ira.
Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta telah menggunakan beras berkualitas premium merek SP dan SR yang diproduksi oleh FS untuk program “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau “Program Pangan Bersubsidi Beras”.
Untuk memastikan kesesuaian mutu kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta mengambil sampel beras dari gudang FS secara berkala, minimal tiga kali setahun, dan mengujinya di laboratorium terakreditasi.
Dalam menanggapi adanya indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta,
Sekarang, BUMD pangan DKI itu telah memenuhi panggilan yang diberikan oleh Bareskrim Polri.
Sumber Antaranews
