Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meninjau Pintu Air Manggarai di Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025). (Foto: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
Jakarta – Jamilah Abdul Gani, anggota DPRD Jakarta, menyarankan agar pemerintah provinsi atau pemprov memberikan bantuan sosial kepada para janda.
Pada Senin 21 Juli 2025, dia menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jakarta ini menuturkan, usulan tersebut berlandaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada fraksinya dalam kegiatan reses.
“Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ),” kata Jamilah.
Pihak tersebut mengusulkan agar program kartu janda ditujukan untuk perempuan berusia 45 hingga 60 tahun yang tidak bekerja, bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, suaminya meninggal, atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Didukung PAN
“Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut,” ucap Jamilah.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jakarta, Bambang Kusumanto, mendukung usulan dari Fraksi Gerindra. Saat Bambang menyampaikan pemandangan fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dia mendapatkan dukungan.
“Kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta,”kata Bambang.
Sumber Liputan6.com
