Warga Kamboja yang dievakuasi dari konflik perbatasan Kamboja-Thailand berkumpul di sebuah tempat pengungsian, Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, Sabtu (26/7/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Sao Khuth/sgd
Moskow (ANTARA) – Untuk berbicara tentang konflik perbatasan, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai akan berkunjung ke Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Senin (28/7)
“Saya berkesempatan berbicara dengan menteri luar negeri Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat dalam masalah ini. Mereka sepenuhnya percaya terhadap Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan kepada kantor berita Bernama, Minggu.
Selain itu, Hasan menyatakan bahwa ia menunggu panggilan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Menteri Malaysia itu mengatakan bahwa karena masalah ini terjadi di dalam blok ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara, termasuk Kamboja dan Thailand, Malaysia harus bertindak sebagai mediator pertama.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa penjabat perdana menteri negara itu akan mengadakan pertemuan di Malaysia dengan rekannya dari Kamboja pada Senin.
“Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Phalangkun, dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand.
Phalangkun menyatakan bahwa kedua negara ingin melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Washington sebagai akibat dari panggilan telepon Presiden AS Donald Trump dengan kedua perdana menteri, setelah negara lain sebelumnya menawarkan diri sebagai mediator.
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan negosiasi dengan negara-negara yang sedang berperang.
Ketegangan tersebut menyusul bentrokan sebelumnya pada 28 Mei antara personel militer Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
