Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning bicara soal peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998. (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Jakarta – Ribka Tjiptaning, ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tahun ini berbeda dari momen tahun-tahun sebelumnya.
Sebab di pekan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk periode 2019-2024, yang melibatkan Harun Masiku.
Ribka Tjiptaning mengatakan, terkait kasus tersebut sebenarnya bukan Hasto pihak yang dibidik. Tetapi, ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati menjadi target dalam kasus tersebut namun yang dibidik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Kondisi itu, menurutnya, jelas menunjukkan bahwa hukum masih digunakan sebagai alat untuk menyerang PDIP.
“Jadi hukum masih menzalimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega,” kata dia.
Hal ini disampaikan oleh Ribka pada Minggu, 27 Juli 2025, di acara peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebelum ini, Ribka menyatakan bahwa ada upaya dari pihak-pihak luar yang ingin mengurangi jumlah suara partainya menjadi hanya 7% dalam pemilihan umum 2029.
Ribka menyampaikan, apabila PDIP terus ditekan dan intimidasi, maka massanya bakal semakin kuat dan membesar. Lebih lanjut, Ribka enggan membeberkan siapa pihak atau kubu yang menargetkan PDIP itu.
“Lihat saja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini. ya siapalah tanda kutip gitu,” jelasnya.
