Presiden AS Donald Trump (dok. REUTERS/Evelyn Hockstein)
Washington, DC – Beberapa anggota Partai Demokrat dari DPR Amerika Serikat (AS) menandatangani surat yang meminta Presiden Donald Trump untuk mengakui negara Palestina. Surat itu menyatakan bahwa hak-hak Palestina “sebagai bangsa dan rakyat” harus dilindungi segera.
Seperti yang dilaporkan oleh media Axios pada Senin (4/8) waktu setempat, surat yang ditandatangani oleh lebih dari selusin anggota DPR AS dari Partai Demokrat itu.
Ro Khanna dari California, anggota DPR, memimpin penyusunan draft surat yang ditujukan kepada Trump dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio. Beberapa anggota DPR lainnya yang menandatangani surat itu termasuk Greg Casar dari Texas, Pramila Jayapal dari Washington, dan Maxwell Frost dari Florida.
“Momen tragis ini telah menyoroti bagi dunia mengenai kebutuhan yang telah lama tertunda untuk mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” demikian bunyi salah satu bagian dari surat tersebut.
“Sebagaimana nyawa rakyat Palestina harus dilindungi segera, hak-hak mereka sebagai sebuah bangsa dan rakyat juga harus segera diakui dan ditegakkan,” cetus surat tersebut.
Dalam surat tersebut, para anggota DPR AS dari Partai Demokrat menekankan janji Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada pertemuan Majelis Umum PBB September mendatang. Janji Macron telah dikritik oleh Rubio.
“Kami mendorong pemerintah negara-negara lainnya yang belum mengakui negara Palestina, termasuk Amerika Serikat, untuk melakukannya juga,” tegas surat yang ditujukan untuk Trump tersebut.
Surat itu muncul pada saat para pakar hak asasi manusia (HAM) mengkhawatirkan bencana kelaparan di Jalur Gaza, dan beberapa sekutu utama Israel di Barat, termasuk Prancis dan Kanada, baru-baru ini berjanji untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB.
Jika Israel tidak mau menyetujui gencatan senjata Gaza hingga batas waktu yang ditetapkan pada bulan September, Inggris juga membuat janji yang sama.
Surat dari anggota DPR AS dari Partai Demokrat juga menyatakan bahwa negara Palestina yang sah “harus sepenuhnya mengakui Israel dan mengadopsi kerangka kerja untuk menjamin keamanan Israel, termasuk perlucutan senjata dan pelepasan kekuasaan oleh Hamas agar dapat diterima secara luas oleh komunitas bangsa-bangsa.”
Bulan lalu, Macron menyarankan struktur ini.
Dalam pernyataannya, Kantor Khanna menyatakan bahwa surat itu akan dikirimkan secara resmi setelah 16 September, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung dari 8 hingga 23 September tahun ini.
“Inilah saatnya bagi Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui negara Palestina,” ujar Khanna saat berbicara kepada The Guardian, sembari menambahkan bahwa dirinya baru mulai menjangkau para anggota DPR “pekan lalu” namun tanggapan yang diterima “luar biasa”.
Sembari menekankan bahwa lebih dari 147 negara telah mengakui negara Palestina, Khanna mengatakan bahwa: “Kita tidak dapat terisolasi dari dunia bebas lainnya.”
Terlepas dari hal itu, pemerintahan Trump telah menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan semakin banyaknya negara yang setuju untuk mengakui negara Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pekan lalu menegaskan bahwa Trump memandang status kenegaraan Palestina pada akhirnya “memberikan hadiah bagi Hamas”.
Sumber Detiknews
