Menteri Keuangan Sri Mulyani saat di acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025). (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)
Jakarta – Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia memiliki posisi yang unik di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC).
Dia menyatakan bahwa sebagian besar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) terbagi menjadi dua kelompok besar: negara yang miskin dan rentan konflik yang bergantung pada pinjaman, dan negara yang kaya dengan sumber daya alam, seperti gas dan minyak.
Dalam konteks ini, Indonesia menonjol sebagai negara mayoritas Muslim yang mampu menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan pembangunan.
“Tidak banyak negara in between yang baik, tumbuh, stabil. Indonesia adalah salah satunya yang sangat sedikit itu,” kata Sri Mulyani di acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).
Potensi ini menempatkan Indonesia dalam radar dunia Islam sebagai contoh keberhasilan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.
“Karena cerita tentang negara OIC yang sukses mengelola ekonomi itu masih sangat sedikit. Jadi, ini juga menjadi salah satu PR bagi kita. Apakah Indonesia akan mengisi kerinduan adanya negara yang mayoritas penduduknya Islam,” ujarnya.
Indonesia Bisa Jadi Role Model Negara Muslim Dunia
Dia berpendapat bahwa jika Indonesia dapat terus mengelola ekonominya dengan baik, negara itu akan menjadi model bagi negara Muslim lainnya yang ingin memadukan kemajuan ekonomi modern dengan nilai-nilai agama.
“Yang menjalankan value keislaman dan dia bisa menjadi ekonomi besar, terbesar dan terus kuat. Untuk bisa kita jalankan dan kita ciptakan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, kita terus perlu untuk mengelola ekonomi secara baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menggunakan Astacita untuk memulai pembangunan ekonomi dari tingkat paling rendah melalui program Kopdes Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat yang menyediakan makanan bergizi gratis, dan memperkuat petani dan kampung nelayan untuk mendukung ketahanan pangan.
Menkeu Bahas Wakaf dan Pajak
Sebaliknya, Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa APBN, zakat, wakaf, dan pajak bertujuan untuk mengembalikan hak orang melalui mekanisme formal negara dan agama. Pengelola keuangan negara ini menyatakan bahwa itu bukan hanya instrumen teknis tetapi juga instrumen moral yang mengikuti prinsip ekonomi syariah.
“Di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga sangat dalam setiap rezeki ada, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sumber Liputan6
Ilustrasi (Foto: Freepik) Jakarta - Beberapa faktor, termasuk keadaan ekonomi global yang tidak menentu, menyebabkan…
Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan wartawan ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah…
Ilustrasi pemudik yang naik kereta api di musim mudik Lebaran. (dok. KAI) Jakarta - Pemprov…
Koresponden Al Jazeera Anas al-Sharif (kiri) dan Mohamed Qraiqea tewas, bersama dengan tiga jurnalis Al…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad (jas abu-abu) saat memenuhi panggilan Polda…
Pembeli bertransaksi nontunai melalui QRIS di Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/aa. Jakarta - Menurut Kantor Perwakilan…