Presiden Prabowo Sayangkan OTT Wamenaker di Tengah Upaya Pemberantasan Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyayangkan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, ditengahh dari upaya pemerintah untuk memerangi korupsi.

“Ya (Presiden Prabowo) menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Prasetyo menyatakan bahwa penghapusan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

Dia berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pejabat pemerintah.

Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet untuk mempertahankan prinsip antikorupsi dalam pekerjaan sehari-hari mereka.

“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota Kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” katanya.

Selain itu, kata Prasetyo, Kepala Negara juga meminta jajaran kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari dari peringatan kepada kita semua,” kata Prasetyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer karena dugaan pemerasan terhadap pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker Immanuel Ebenezer terhadap sejumlah perusahaan.

Fitroh sebelumnya mengkonfirmasi kabar OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Ia menyatakan bahwa OTT tersebut terkait dengan dugaan pemerasan dan bahwa sepuluh orang lainnya ditangkap bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer.

KPK memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status orang yang ditangkap. Ini adalah OTT kelima pada tahun 2025.

Pada Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo menekankan betapa sulitnya bagi pemerintah untuk menghapus praktik dan perilaku korupsi yang menyebar, mulai dari eselon dan pejabat institusi pemerintah hingga pejabat BUMN danBUMD.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa korupsi adalah hal yang tidak baik, tetapi fakta bahwa ada pejabat yang korup harus diakui secara berani sebagai suatu tantangan untuk mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih.

Saat diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kemudian berjanji untuk melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan,” ujar Presiden.

Sumber Antaranews