Dasco Klarifikasi soal Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta, Cuma Dapat 12 Kali untuk Sewa 5 Tahun

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco (Delvira Hutabarat/Liputan6.com)

Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan bahwa tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan hanya akan berlaku selama satu tahun, yaitu dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan tidak akan berlangsung selama lima tahun.

“Waktu tahun 2024, itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dasco menyebut, tunjangan rumah satu tahun itu harus digunakan untuk kontrak rumah anggota selama lima tahun menjabat.

“Tunjangan perumahan setiap bulannya Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029,” kata dia.

Dasco memastikan, pada November 2025 tunjangan dewan tidak ada lagi berisi tunjangan rumah.

“Jadi nanti jikalau temen-temen melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah nggak ada lagi. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata Dasco.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, nantinya pada November 2025, maka take home pay anggota dewan tidak sampai Rp 100 juta sebulan.

“Kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi,” pungkasnya.

Tunjangan Rumah Anggota DPR Ramai Dikritik

Kritik publik terhadap tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Keputusan ini dianggap tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

Sangat kritis, Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Yenny Wahid, menyatakan bahwa fasilitas mewah pejabat membebani anggaran negara.

“Aduh, Rp 3 juta sehari. Kos-kosan, saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain Rp 3 juta per hari,” kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

Yenny mengimbau para pejabat yang dilabeli wakil rakyat itu agar bisa menahan diri dalam menggunakan anggaran negara, terutama di saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

“Saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit. Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan primer,” ucap Yenny.

Namun, Yenny menyatakan bahwa DPR RI memiliki kompleks perumahan khusus yang harus dioptimalkan.

Sebaiknya kompleks perumahan tersebut direnovasi jika rusak, daripada menambah beban APBN dengan biaya yang lebih besar.

“Yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk stafnya, bukan ditempati sendiri. Padahal sudah ada kompleks perumahan DPR, seharusnya bisa dimaksimalkan,” ujar Yenny.

Sumber Liputan6