Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK

Sudewo Kenakan Masker Saat Tiba di KPK (Foto: Tangkapan Layar)

Jakarta – Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan dari penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam proyek pengkondisian jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. khususnya berkaitan dengan proyek yang berlokasi di Jawa Tengah.

Dilansir dari Liputan6 di Gedung KPK pada Rabu (27/8/2025), Sudewo tiba pukul 09.50 Wib dengan mengenakan batik lengan panjang dan mengenakan masker di sebagian wajahnya. Dua orang mendampingi Sudewo.

Sudewo tak banyak berbicara selain tujuan kedatangannya ke KPK untuk dimintai keterangan.

Dia langsung masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK. Bersama dua orang yang menemaninya, Sudewo melakukan registrasi langsung menunggu beberapa saat sebelum nantinya ke lantai atas untuk diperiksa.

Ini adalah pemanggilan kedua untuk Sudewo. Sebelumnya, dia sempat dipanggil pada 22 Agustus 2025, tetapi tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang.

Tanggal pemeriksaan hari ini juga atas permintaan Sudewo dan dia memenuhi janjinya untuk hadir.

Sebagai informasi, KPK meyakini Sudewo memiliki pengetahuan soal pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018–2022. Sebab, nama Sudewo pernah muncul di persidangan tindak pidana korupsi tahun 2023 saat dirinya masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tersangka Renato disebut menerima uang sebesar 8 miliar dari Sudewo untuk proyek pembangunan jalur kereta api. Selain itu, dia disebut telah mengunjungi langsung proyek DJKA di Jawa Tengah, yang membuat beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenhub mengeluh.

Semua orang tahu bahwa nama Sudewo sedang dibicarakan karena kebijakannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Pati, yang menaikkan pajak sebesar 250%, dianggap tidak menguntungkan rakyat.

Sumber Liputan6