Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan wartawan ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) (ANTARA/Prisca Triferna)
Jakarta – Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah pusat akan membelanjakan Rp1.333 triliun untuk orang miskin atau masyarakat bawah.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bagaimana dana tersebut didistribusikan melalui berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako dan bantuan sosial (bansos), pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), layanan kesehatan dan pendidikan, dan dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.
Anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan akan lebih besar dari tahun ini, kata Sri Mulyani.
“Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.
Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025.
Realisasi tersebut terdiri dari BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp400,6 triliun.
Belanja negara tumbuh sebesar 0,6 persen per tahun (yoy). Menkeu menyatakan bahwa peningkatan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan countercyclical di tengah dinamika yang terjadi di seluruh dunia dan di regional.
Melalui program makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa, dan usaha kecil dan menengah (UMKM), belanja difokuskan untuk mencapai target pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Belanja juga dialokasikan untuk program yang menjadi prioritas nasional, seperti meningkatkan ketahanan pangan dan energi.
Untuk pembahasan terakhir antara pemerintah dan DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja negara dipatok pada 14,19–14,83 persen PDB, dengan BPP 11,41–11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.
Sumber Antaranews
