Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan menghadiri serta mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (Ajeng Dinar Ulfiana/POOL/AFP)
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan tindakan hukum terhadap 1.063 tambang ilegal yang terletak di Indonesia. Meskipun ada jenderal yang melarang penambangan yang melanggar aturan, dia tidak terpengaruh.
Dia menyatakan bahwa dia telah menerima laporan bahwa 1.063 tambang ilegal saat ini dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Meskipun ada pejabat tertentu yang mengambil alih, dia menegaskan bahwa penindakan tetap dilakukan atas nama rakyat.
“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menyiapkan siasat untuk penindakan tambang ilegal. Dia merencanakan strategi yang akan diterapkannya dan memberikan perintah kepada aparat penegak hukum, TNI dan Polri.
Misalnya, dia menyatakan bahwa TNI diharuskan untuk membawa pasukan dari berbagai wilayah ketika melakukan penindakan di lokasi tertentu. Dengan cara ini, individu yang tidak bertanggung jawab tidak akan terlibat dalam organisasi yang sama.
“Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau (menindak) provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tegasnya.
Bakal Tindak 1.063 Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan akan menindak tegas tambang ilegal di Indonesia, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dia menemukan bahwa sekitar 1.063 tambang beroperasi melanggar peraturan.
Penindasan kebun sawit ilegal yang menjadi perhatian utamanya mendorong langkah ini. Parahnya lagi, operasi tambang ilegal dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.
“Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Waspadai Penyelundupan
Prabowo meminta dukungan parlemen, bahkan partai politik, untuk mendukung rencananya. Penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan untuk kepentingan rakyat, katanya.
Dia tidak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat, tetapi dia akan mengambil tindakan tegas jika ternyata dikelola oleh individu yang berwenang untuk menyelundupkan.
“Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup,” tegas Prabowo Subianto.
Sumber Liputan6
