Militan Houthi di Yaman Foto: Reuters/Mohamed al-Sayaghi
Jakarta – Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada awal tahun ini bahwa dia akan menetapkan Houthi, gerakan Yaman yang berafiliasi dengan Iran, sebagai organisasi teroris asing pada Selasa (4/3). Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada Selasa (4/3).
“Aktivitas Houthi mengancam keamanan warga negara dan personel Amerika di Timur Tengah, keselamatan mitra wilayah terdekat kami, dan stabilitas perdagangan maritim global,” kata Menlu AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Rabu (5/3).
“Amerika Serikat tidak akan mentoleransi negara mana pun yang terlibat dengan organisasi teroris seperti Houthi atas nama menjalankan bisnis internasional yang sah,” kata Rubio lagi.
Meskipun demikian, langkah itu menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan regional dan krisis kemanusiaan di Yaman karena importir khawatir AS akan memberlakukan sanksi jika pasokan jatuh ke tangan Houthi.
“Penetapan seperti ini harus disertai dengan perlindungan dan jaminan yang tepat, baik bantuan kemanusiaan maupun kemampuan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa utama secara komersial,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
“Sebagian besar barang kemanusiaan masuk melalui sektor swasta. Jika ini tidak memungkinkan, dampak kemanusiaannya sangat parah,” kata Dijarric lagi sambil menyinggung bahwa sekitar 19 juta warga Yaman membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawanya.
Pada Januari, Trump menetapkan gerakan Houthi sebagai kelompok teroris asing sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan Houthi terhadap kapal komersial dan kapal perang AS di Laut Merah.
Houthi sering menyatakan bahwa serangan mereka ke Laut Merah adalah bukti persahabatan mereka dengan Palestina. Wilayah Gaza di Palestina telah ditargetkan oleh Israel selama hampir tiga tahun terakhir.
Pada Januari, pemimpin Houthi mengatakan kelompoknya akan memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan HAMAS dan akan melanjutkan serangan terhadap Israel atau kapal komersial jika kesepakatan dilanggar.
Pengiriman internasional terganggu karena serangan itu, yang memaksa perusahaan untuk menggunakan rute yang lebih jauh dan lebih mahal melalui selatan Afrika.
Sebenarnya, Houthi dianggap teroris. Namun, Presiden ke-46 AS Joe Biden menolak keputusan itu pada awal masa jabatannya.
Saat itu, Biden menyatakan bahwa penghapusan Houthi adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah kemanusiaan di Yaman.
Beberapa pengamat khawatir bahwa keputusan ini bisa memperburuk situasi di lapangan dan berdampak negatif pada keamanan warga di negara tersebut.
Sumber Kumparan
