Eks Pegawai OCI Mengadu ke Komisi III Terkait Penyiksaan Pemain Sirkus, Minta Keadilan

Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirreskrimum Polda Jabar, Kuasa Hukum Pemain Sirkus dan Pengelola Taman Safari Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Jakarta – Pada Senin (21/4) siang, Komisi III DPR RI menerima mantan pegawai Oriental Circus Indonesia (OCI).

Audiensi antara para pegawai yang melaporkan kekerasan dengan OCI dan Kepolisian Jawa Barat difasilitasi oleh Komisi III.

“Kita semua kabur dari sirkus itu jadi kita emang sebisa mungkin bersembunyi dari mereka supaya nggak ketangkep, saya pernah kabur tahun 86 saya ketangkep dipukuli kakak saya pun gitu kabur ditangkap dipukuli,” cerita Fifi salah satu korban kekerasan oleh pihak OCI.

“Oleh pihak siapa itu?” tanya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Sahroni yang memimpin rapat.

“Pihak sirkus itu yang melakukan, Pak Frans Manangsang,” kata Fifi.

“Waktu itu saksinya siapa?” tanya Sahroni.

“Teman-teman,” jawab Fifi.

Fifi mmenyampaikan bahwa tujuannya mengikuti audiensi ini adalah untuk memastikan bahwa dia dan rekannya mendapatkan keadilan setelah tiga puluh tahun.

“Kita mencari keadilan, Pak,” kata Fifi.

“Kita pernah pengin bertemu dengan anaknya Pak Jansen (salah satu founder OCI), Ester namanya kita pengin reuni kekeluargaan saat itu tapi kita tidak direspons dengan baik,” kata Fifi.

Pada tahun 1997, Komnas HAM pernah mengusut kasus ini. Setelah itu, Komnas HAM menyarankan OCI untuk mencari asal usul orang tua pemain sirkus untuk memastikan bahwa pemain yang masih di bawah umur menerima pendidikan.

“Sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM. Yang sepahaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini,” kata Kuasa Hukum korban OCI.

“Untuk itu kami mohon untuk bertemu dengan bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan kira-kira itu isi nya itu pimpinan sidang,” lanjutnya.

Pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan tentang kasus dugaan pelanggaran HAM ini. Rapat dengar pendapat umum ini masih dilakukan secara terbuka.

Sumber Kumparan