Gubernur DKI Pramono Pastikan KJP Tetap Berlaku Meski Siswa Masuk Sekolah Rakyat

Foto Gubernur Jakarta Pramono Anung : (Belia/detikcom)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan hak mereka meskipun mereka bersekolah di Sekolah Rakyat. Dia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus memberikan bantuan kepada siswa tersebut.

“Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa, sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” kata Pramono di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Menurut Pramono, KJP bukan hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa semata. Tetapi juga membantu keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.

“Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, beras, makanan, dan sebagainya dari itu,” jelasnya.

Selain itu, dia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial RI telah bekerja sama untuk mengintegrasikan program Sekolah Rakyat ke dalam sistem dukungan sosial yang sudah ada.

“Kami sudah menyiapkan bahkan lahannya dan tempatnya, untuk Jakarta nggak jadi masalah,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menambah seratus titik baru di Sekolah Rakyatse-Indonesia. Selain itu, jumlah sekolah yang akan beroperasi menjadi 200 titik pada tahun ajaran 2025/2026 akan menerima lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).

Untuk saat ini, proses pengajuan seratus titik sekolah tambahan sedang berlangsung. Menurut arahan Presiden Prabowo Subianto, sekolah-sekolah ini akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Proses rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping PKH, dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS daerah. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk.

“Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah,” kata Gus Ipul.

Sumber Detiknews