Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Arsip Kejaksaan Agung)
Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin buka suara dan akan mendalami kebenaran tentang adanya grup percakapan WhatsApp yang dikenal sebagai “Orang-orang Senang” yang dimiliki oleh para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Jaksa Agung menanggapi berita di media sosial yang menyebutkan adanya grup WhatsApp sebagai tempat para tersangka berkomunikasi.
“Tentang grup WhatsApp, kita lagi mendalami, ya,” ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.
Burhanuddin juga menyatakan bahwa pendalaman dilakukan untuk mengetahui kapan grup itu dibentuk atau digunakan oleh para tersangka. Menurutnya, jika grup itu dibentuk saat tersangka dijebloskan ke Rutan, dia akan menindak semua orang yang terlibat, termasuk anak buahnya.
Terlepas dari benar atau tidaknya grup percakapan tersebut, Jaksa Agung memastikan para tersangka tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke dalam tahanan. Ia pun menegaskan akan menindaklanjuti jika terdapat kelalaian dari oknum aparat.
Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk enam karyawan Pertamina dan tiga perusahaan swasta. Salah satu dari mereka adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kejagung mengatakan bahwa akibat korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun, dengan ekspor minyak mentah dalam negeri mengalami kerugian sebesar Rp35 triliun dan impor minyak mentah melalui DMUT atau broker mengalami kerugian sebesar Rp2,7 triliun.
Selain itu, impor BBM melalui DMUT dan broker mengalami kerugian sebesar Rp9 triliun; kompensasi (2023) mengalami kerugian sebesar Rp126 triliun; dan subsidi (2023) mengalami kerugian sebesar Rp21 triliun.
Kejagung menyatakan bahwa sembilan terdakwa bersekongkol untuk mengimpor minyak mentah yang tidak sesuai prosedur dan mengolah dengan cara yang tidak sesuai.
Disebutkan bahwa tindakan para tersangka itu menyebabkan harga bahan bakar minyak yang akan dijual kepada masyarakat meningkat. Akibatnya, pemerintah harus memberikan kompensasi subsidi yang lebih besar melalui APBN.
Sumber CNN
