Kepala BGN di DPR: Butuh Tambahan Rp 50 T untuk MBG 2025

Foto: Kepala BGN di DPR. (Shafira Cendra Arini/detikcom).

Jakarta – Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyatakan bahwa program makan bergizi gratis, juga dikenal sebagai MBG, membutuhkan anggaran senilai Rp 116,6 triliun hingga tahun 2025. Dia menyatakan bahwa anggaran yang saat ini tersedia hanya sebesar Rp 71 triliun.

Ini disampaikan oleh Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Mei 2025. Adapun penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru mencapai Rp 2,386 triliun, atau 3,36 persen, menurut Dana.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36%,” kata Dadan dalam rapat.

Dadan menyatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ditetapkan. Anggaran yang terserap diperkirakan mencapai 4,7 triliun pada Juni 2025, 16 triliun pada Juli, dan 28 triliun pada Agustus.

“September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun dan Desember Rp 116 triliun,” ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan makan bergizi gratis bagi 82,9 juta orang BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

“Jadi kami masukan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” ujar Dadan.

“Jadi MBG ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta,” tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

“Jadi kalau sekarang ada Rp 71 triliun tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember,” imbuhnya.

Sumber Detiknews