Jakarta – Kenaikan pajak yang baru-baru ini diberlakukan telah memicu kerusuhan maut di Kenya. Setidaknya 23 orang tewas dan banyak lainnya terluka setelah para pengunjuk rasa yang marah bentrok dengan polisi pada Selasa waktu setempat.
Kenya, yang dikenal sebagai negara dengan perekonomian paling dinamis di Afrika Timur, kini menghadapi tantangan serius, dengan sepertiga dari 52 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.
Kenaikan pajak tersebut dibahas di parlemen dengan harapan dapat menyesuaikan harga bahan bakar dan pajak ekspor, serta untuk membayar utang negara yang sangat besar, yaitu US$78 miliar (sekitar 1.280 triliun) atau sekitar 70% dari PDB Kenya.
Namun, keputusan ini memicu frustrasi warga yang sudah terbebani dengan inflasi tinggi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi bagi banyak generasi muda.
Seruan untuk Presiden William Ruto mundur pun semakin kuat. Anggota parlemen oposisi, Babu Owino, menyuarakan tuntutan ini melalui media lokal Kenya Digital News pada Kamis (27/6/2024). “Kami menuntut Presiden Ruto mundur,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pengerahan militer yang dianggap ilegal dan menambah ketegangan dengan aparat yang menembakkan amunisi dan peluru karet yang menewaskan warga.
Para pengunjuk rasa berjanji untuk terus berdemonstrasi. Boniface Mwangi, seorang aktivis keadilan sosial terkemuka, menyerukan “pawai 1 juta orang” melalui platform media sosial X. “Kesombongan sudah hilang, tetapi kebohongan masih ada,” katanya.
“Kemarin mereka melepaskan preman dan polisi untuk membunuh pengunjuk rasa damai. Itu tidak akan menghentikan kami.”
Tagar #tupatanethursday atau “sampai jumpa hari Kamis” dalam campuran bahasa Swahili dan Inggris juga ramai digunakan di media sosial. Kalonzo Musyoka, seorang pemimpin oposisi senior dan mantan wakil presiden, menulis di X bahwa Ruto harus mundur.
“Banyak warga Kenya yang meninggal. Banyak warga Kenya menderita luka serius. Saat ini RUU Keuangan 2024 sudah lewat,” kata Musyoka.
Setelah kerusuhan berdarah, Presiden Ruto akhirnya membatalkan rencana kenaikan pajak pada Rabu. Ia mengumumkan bahwa dirinya tidak akan menandatangani RUU keuangan tersebut.
“Mendengarkan dengan saksama rakyat Kenya yang telah mengatakan dengan lantang bahwa mereka tidak ingin terlibat dengan RUU keuangan 2024 ini, saya mengakuinya,” kata Ruto, dikutip Reuters.
“Oleh karena itu, saya tidak akan menandatangani RUU keuangan 2024, dan selanjutnya akan ditarik.”
Wakil Presiden Rigathi Gachagua meminta kaum muda untuk menghentikan protes guna menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerusakan properti lebih lanjut. Ia juga menyalahkan badan intelijen karena memberikan nasihat yang buruk kepada pemerintah.
“Tidak akan ada kekacauan, tetapi mereka tidur saat bertugas,” kata Gachagua dalam pidatonya, menyerukan kepala Badan Intelijen Nasional untuk mengundurkan diri.
Pertumbuhan ekonomi Kenya di kuartal empat (Q4) 2023 tercatat sebesar 1,5%, sementara inflasi pada Mei 2024 berada di level 5,1%, menurut data dari Trading Economics. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan prihatin atas situasi tersebut.
“Tujuan utama kami dalam mendukung Kenya adalah untuk membantunya mengatasi tantangan ekonomi sulit yang dihadapinya dan meningkatkan prospek ekonominya serta kesejahteraan rakyatnya,” kata IMF dalam sebuah pernyataan.
