Ketua MPR Minta KPK Memperdalam Celah Pelanggaran Korupsi Bansos COVID-19

0
(0)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam celah pelanggaran dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk warga terdampak COVID-19 yang merugikan negara sebesar Rp250 miliar.

Menurutnya kasus tersebut perlu diteliti lebih jauh mengingat prosedur pendistribusian bansos terhadap masyarakat harus disesuaikan dengan data dan informasi dari RT, RW, dan kelurahan.

“Selanjutnya segera diperiksa kembali prosedur pendistribusian bansos tersebut, agar dapat diketahui letak permasalahan yang menyebabkan adanya dugaan korupsi bansos dimaksud,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia juga meminta aparat berwenang untuk menginterogasi secara mendalam terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi bansos tersebut, dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, dia mendesak agar pihak-pihak yang melakukan korupsi segera mengganti bansos yang dikorupsi dengan yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diterima oleh target penerima bansos.

Untuk itu, dia meminta pemerintah menggunakan hal ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengawasan tentang bagaimana bansos didistribusikan dan dialokasikan kepada masyarakat.

“Sehingga mencegah adanya oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi, namun merugikan negara dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemberian bantuan sosial agar benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak dan menjadi target penerima sebagaimana tertera dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

“Dan meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bansos dalam DTKS agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata dia.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan terkait dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk Penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

(Sumber Antaranews)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *