Tangkapan layar makanan PON yang viral (Foto: TikTok/hadi_hfc)
Banda Aceh – Dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Aceh, Makanan yang disediakan untuk atlet dan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI menjadi perhatian besar. Selain tidak tersedia tepat waktu, beberapa makanan juga dianggap kurang layak. muncul dugaan bahwa pengadaan makanan untuk para atlet telah dilakukan dengan harga yang tidak wajar.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, bila dilihat sesuai kontrak, harga satuan makanan untuk atlet Rp 50.900 per porsi dengan total harga Rp 30,8 miliar. Sementara untuk snack harga satuan Rp 18.900 perporsi dengan total harga 11,4 miliar.
“Total anggaran itu Rp 42 miliar. Kalau kita lihat fakta di lapangan potensi mark up harga sudah terjadi sejak di-perencanaan. Mark up harganya besar dalam konteks tidak pidana korupsi. Kalau kita lihat fakta di lapangan nasi yang disediakan dan snack itu standar harga di Aceh,” kata Alfian saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (11/9/2024).
Dia menyatakan bahwa harga snack standar di Aceh adalah Rp 10 ribu, dan harga nasi biasa di Aceh adalah Rp 30 ribu per porsi. Selain itu, nasi yang diberikan kepada atlet disebut tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian diatur di kontrak.
“Belum lagi kita temukan nasi basi, sayur berulat, belum lagi tidak tepat waktu,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran untuk pengadaan konsumsi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Dia berharap BPKP Aceh melakukan audit investigasi atas anggaran yang sangat besar tersebut.
“Kalau dari sisi satuan harga nasi, satuan harga snack jelas terjadi mark up, diproses perencanaan sudah terjadi mark up. Termasuk dikontrak sudah jelas kemahalan harganya baik dari sisi pengadaan makanan maupun snack,” jelasnya.
Dugaan mark up ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran acara besar seperti PON. Makanan yang seharusnya menjadi sumber energi bagi atlet, justru menjadi sorotan karena harga yang jauh di atas standar.
Alfian menganggap penting untuk menentukan apakah uang tersebut mengalir ke kegiatan politik di Pilkada selain dugaan korupsi. Perusahaan yang beralamat di Jakarta dipilih sebagai pemenang tender pengadaan konsumsi.
“Sistem tender juga aneh karena dengan dimasukin ke e-katalog tinggal tunjuk. Makanya perusahaan pengadaannya itu perusahaannya ada di Jakarta, tapi aktor-aktornya ada di Aceh,” ujar Alfian.
Kejelasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif.
Dugaan ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu mengedepankan integritas dan keterbukaan dalam setiap aspek penyelenggaraan event olahraga bergengsi.
Sumber DetikSumut