Menhan Tegaskan Netralitas TNI pada Pilkada Serentak 2024

Rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.

Jakarta – Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pegawai dan personel TNI di lingkungannya akan tetap netral selama Pilkada Serentak 2024.

“Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan, TNI memang tetap memegang teguh netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024 yang akan kita melaksanakan pada 27 November 2024,” kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia juga mempersilahkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan strategi pertahanan negara untuk Pilkada 2024.

“Mohon diberikan kesempatan kepada Panglima TNI untuk sekilas menjelaskan esensi dari pengerahan kekuatan TNI pada Pilkada 2024 tahun ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin bahwa anggota TNI akan tetap netral dalam Pilkada Serentak 2024.

“Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada,” kata Agus saat rapat.

Dia memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan oleh timnya untuk mengurangi ancaman keamanan, memastikan proses demokrasi yang lancar, dan menjaga stabilitas sosial.

Pertama, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memerangi berbagai penyimpangan dalam pilkada, termasuk penggunaan uang politik, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara.

Kedua, dia menegaskan bahwa program edukasi politik harus dilaksanakan secara menyeluruh sebelum pilkada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses demokrasi yang efektif dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab.

“Selanjutnya, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang,” tuturnya.

Sumber Antaranews