Nestapa Mbah Tupon, Korban Mafia Tanah Terancam Kehilangan Rumah dan Lahan

Tupon (68) saat ditemui wartawan di Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Sabtu (26/4). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Jogja – Tupon (68), seorang pria lansia dari Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, terancam kehilangan ribuan meter persegi tanahnya karena tindakan mafia tanah. Tetiba, sertifikat tanah Tupon telah berganti nama dan dijaminkan ke bank.

“Bingung, pikirane pun bingung, sedih. Nggih pokoke sing penting sertifikate wangsul (pulang),” harap Tupon saat ditemui di kediamannya, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Sabtu (26/4/2025).

Kasus ini bermula ketika lahan seluas 2.100 meter persegi Tupon dijual sebagian. Selanjutnya, tanah seluas 298 meter persegi Tupon dijual, yang kemudian dibeli oleh BR pada tahun 2020.

Namun, putra sulung Tupon, Heri Setiawan (31), mengatakan bahwa Tupon memberikan tanah seluas 90 meter persegi untuk membangun gudang RT karena tidak memiliki akses jalan.

Dia menyatakan bahwa tanah seluas hampir 300 meter persegi itu dijual seharga Rp 1 juta per meter, tetapi dia menyatakan bahwa pembayaran dilakukan secara mengangsur.

“(298 meter persegi tanah yang dijual) itu Rp 1 juta per meternya. Itu dari awal bayarnya diangsur, pertama Rp 5 juta, seterusnya diangsur tanpa perjanjian tanpa jatuh tempo,” sambungnya.

Hingga akhirnya BR yang masih kurang Rp 35 juta ke Tupon, menawarkan untuk memecah sertifikat tanah Tupon seluas 1.655 meter persegi sesuai nama ketiga anaknya. Disebutkan, BR berjanji bakal menanggung biaya pecah sertifikat dari hasil kurang bayar tersebut.

“Ditawari mau dipecah jadi empat, buat bapak dan ketiga anaknya, yang 1.655 meter itu. Pak BR yang nawari mecah,” ujar Heri.

Heri mengatakan bahwa setelah berbulan-bulan tanpa kejelasan, dia terkejut ketika dia didatangi petugas bank pada Maret 2024. Petugas itu memberi tahu dia bahwa tanah yang seharusnya dipecah sertifikat itu sebenarnya adalah agunan bank senilai Rp 1,5 miliar.

“Cuma ngasih tahu sertifikat sudah dibalik lama, bank ke sini itu sudah pelelangan pertama. Dia bilang mau ke sini lagi mau ngukur ulang,” paparnya.

Heri pun kaget saat mengetahui sertifikat tanah itu sudah atas nama Indah Fatmawati. Dia mengaku tidak mengenal yang bersangkutan.

“Harusnya dipecah, yang terjadi malah balik nama, atas nama Indah Fatmawati. Nggak tahu saya (orangnya) nggak kenal sama sekali, nggak pernah ketemu,” imbuhnya.

Heri mengungkap ayahnya pernah mendatangi BR terkait pemecahan sertifikat itu. Namun, BR menuding pihak notaris yang nakal.

“Sudah sempat bilang ke Pak BR, datang ke rumahnya, dia cuma bilang yang nakal notarisnya, dia mengutus tangan kanannya untuk mengajak melapor ke Polda DIY,” ujar Heri.

Heri menyebut bapaknya yang buta huruf itu dua kali diminta menandatangani dokumen. Dia pun melaporkan kasus ini ke Polda DIY.

“Dulu sempet dua kali tanda tangan dokumen diajak sama si T itu, calonya, perantaranya Pak BR. Pertama itu di Janti, kedua di Krapyak. Bapak kurang tahu (dokumen apa) soalnya buta huruf, ndak dibacakan juga, bapak ndak ada yang dampingi,” urainya.

“Laporkan semua karena itu udah mafia katanya, yang terlapor BR, T perantara dari BR, T notaris, Indah Fatmawati, terus AR notaris. Dua kali datang ke Polda selang berapa bulan (dari laporan pertama),” lanjut Heri.

Saat ini, kasus Mbah Tupon sudah ditangani Polda DIY. Kasus ini dilaporkan ke Mapolda DIY pada 14 April 2025 lalu.

Detiknews