PDIP Bantah Kompromi dengan Jokowi dalam Pencalonan Pramono Anung

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa warga dan pendukung saat berjalan menuju Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Jakarta – Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, membantah ada kesepakatan antara partainya dan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Pramono Anung sebagai kandidat gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Puan menyatakan, “Tidak ada kompromi, kami ini baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan.”

“Ya, pasti harus komunikasi orang Mas Pram masih sebagai Seskab (Sekretaris Kabinet), jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi, itu fatsun bagaimana menjaga secara fungsional dan struktural,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah majunya Pramono menandakan bahwa partai berlambang banteng dan moncong putih itu akan “merapat” ke Istana, dia menjawab dengan diplomatis.

“Pak Pram memang sekarang (kerja) di Istana,” jawabnya menanggapi pertanyaan media.

Dia menyatakan bahwa setiap partai politik di negara ini memiliki hak politik untuk mengusung calonnya masing-masing ke Seskab jika mereka memilih untuk melakukannya.

“Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI, dan PDIP mempunyai komitmen untuk bisa bergotong-royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta,” ujarnya.

Meskipun demikian, Puan, PDIP telah membuat keputusan untuk mengusung Pramono, meskipun elektabilitasnya terbilang rendah pada kompetisi Pilkada Jakarta 2024.

Dia menyatakan, “Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya.”

Sebelumnya pada hari Rabu, 28 Agustus, Pramono Anung menyatakan bahwa dia telah meminta izin dua kali kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.

Pasangan Pramono-Rano menjadi pasangan pertama yang mendaftar sebagai cagub-cawagub di KPU DKI Jakarta. Pada hari yang sama, pasangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Menteri Pertanian Suswono juga mendaftar.

Membantah adanya kompromi bisa jadi upaya dari PDIP untuk menunjukkan bahwa keputusan mereka murni berdasarkan pertimbangan internal partai, bukan sebagai hasil dari tekanan atau pengaruh eksternal dari Presiden Jokowi.

Sumber Antaranews