Pembelaan RW Soal Iuran Keamanan hingga Konflik dengan Petra

Lokasi sekolah Petra di Jalan Manyar yang sedang berstigang dengan pengurus RW setempat soal iuran keamanan. Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Setelah konflik panjang antara tiga rukun warga (RW) dengan sekolah Kristen Petra di Jalan Raya Manyar Tirtosari, perwakilan tiga RW akhirnya membuat keputusan. Mereka membela diri karena iuran keamanan yang menyebabkan konflik tersebut.

Tiga RW ada di sekitar Sekolah Petra Surabaya. Mereka adalah RW IV Menur Pumpungan, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo; RW V Manyar Sabrangan, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo; dan RW VII Klampis Ngasem, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo.

RW ketiga menyatakan bahwa sumber konflik dengan Sekolah Petra adalah kendaraan orang tua wali murid dan masalah iuran keamanan, yang menyebabkan kemacetan selama jam masuk dan pulang sekolah.

Menurut Triawan Kustiya, Jubir RW IV, V, dan VII Kompleks Perumahan Tompotika Surabaya, sekolah Petra memiliki 1.700 siswa. Ia mencontohkan bahwa, dari 1.700 siswa yang diantar, ada 1.000 kendaraan, maka ada 1.000 kendaraan yang digunakan untuk mengantar dan menjemput siswa. Kompleks Perumahan Tompotika memiliki tujuh hingga delapan pintu masuk untuk menuju sekolah Petra.

“Jalan yang ada di Tompotika ini kan bukan jalan kelas satu yang tidak bisa diisi dengan kendaraan yang banyak sehingga membuat trouble (macet). Padahal, masalah kemacetan itu kami tujuh pintu, itu kami buka semua dan masih macet,” ujar Triawan di rumah Ketua RW VII Yasid Asmudi, Jumat (2/8/2024), seperti dikutip dari detikJatim.

Triawan menyebut ada tiga tempat drop off atau tempat diturunkannya siswa, yakni perempatan Manyar Tirtomulyo dan dua titik di Manyar Tirto Asri. Namun, semuanya macet saat jam mengantar dan menjemput siswa.

“Dengan macet seperti itu, kami merasa tidak nyaman. Karena pikiran kami kalau terjadi sesuatu, misalnya ada kebakaran, sementara Petra mengantar atau jemput anak sekolah, sementara pintu masuknya itu macet, terus mobil damkar harus segera menuju ke sini, bagaimana pertanggungjawabannya? Belum lagi emergency warga, misalnya kena serangan jantung harus pergi dijemput ambulans nggak bisa juga. Itulah yang menjadi persoalan di warga kami, sehingga warga kami sebenarnya keberatan dengan adanya Petra di sini,” ujarnya.

Soal pengakuan Petra yang menyebut ada penutupan akses jalan ke sekolah, Triawan menjelaskan, pihak RW pernah menerapkan one gate system untuk mengurai kemacetan. Hasilnya justru ketiga RW wilayah kompleks dipanggil polsek setempat untuk mediasi diminta membuka portal.

“Ternyata dalam percobaan itu terjadi kemacetan. Akhirnya kami didatangi polsek. Sempat kapolsek marah-marah ke saya kenapa ditutup, tidak ada haknya warga itu menutup jalan ini. Akhirnya dimediasi di polsek. Itu di sana malah kami yang ditekan sama pihak polsek,” jelasnya.

Sementara itu, Dishub Surabaya menyatakan bahwa sumber konflik antara perwakilan RW di Manyar dan sekolah Petra bukanlah kemacetan. Tidak adanya kesepakatan iuran keamanan adalah penyebab utama konflik, kata Kadis Lalu Lintas Dishub Surabaya Irwan Andeksa.

Irwan mengatakan kepada detikJatim, Rabu (31/7/2024), bahwa kemacetan belum menjadi masalah utama sampai saat ini. Memang, ada penurunan jumlah kedatangan dan kepulangan, tetapi dampaknya tidak signifikan.

“Kemacetan dilihat sampai sekarang ini bukan masalah utama. Ya memang kalau kedatangan dan kepulangan ada drop off, berdampak tapi tidak sampai panjang ke mana-mana,” ujar Irwan seperti dilansir dari detikJatim, Rabu (31/7/2024).

“Sebenarnya intinya di iuran warga yang menjadi masalah. Mungkin belum ketemu. Karena sekolah Petra disidak Wawali IMB keluar tahun 1979, memang sudah lama juga. Intinya belum ketemu terkait iuran, kontribusi Petra ke RW jumlahnya belum ketemu. Belum sepakat intinya,” katanya.

Irwan mengatakan bahwa dia telah diundang beberapa kali ke rapat Komisi C DPRD Surabaya untuk membahas konflik tersebut. Data menunjukkan bahwa jalan yang disebut warga milik warga dan telah diserahkan ke Pemkot Surabaya untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

Dalam hal iuran keamanan, Triawan mengakui bahwa RW telah menaikkan iuran dari 32 juta rupiah per bulan menjadi 35 juta rupiah per bulan pada awal tahun 2024. Uang iuran ini akan digunakan untuk bendahara keamanan untuk membayar kenaikan gaji satpam.

Dalam kompleks perumahan Tompotika terdapat empat puluh satpam, yang menurutnya tidak pernah menerima kenaikan gaji selama hampir empat tahun. Mereka menerima gaji bulanan sebesar 2,7 juta rupiah, dan RW berusaha menaikkannya menjadi 3 juta rupiah dengan menaikkan iuran keamanan. Triawan juga membantah pernyataan yang dibuat oleh sekolah Petra bahwa mereka tidak pernah berbicara tentang masalah kenaikan iuran keamanan.

“Kami sudah memberi tahu ke Petra bahwa akan terjadi kenaikan Rp 35 juta. Di sinilah awal mulanya Petra tidak mau membayar Rp 35 juta. Padahal tiga RW ini tetap membayar Rp 35 juta. Dia menyatakan dia tidak pernah diajak berunding, padahal dulu dari Rp 30 juta ke Rp 32 juta sama juga, ribet juga masalah ini. Setelah dijelaskan mengerti. Sekarang dijelaskan tidak mau mengerti,” ujarnya.

Terkait video Cak Ji yang viral Petra membayar Rp 32 juta kepada setiap RW di kompleks Perumahan Tompotika per bulan atau dengan total Rp 100 juta lebih, menurutnya tidak demikian yang terjadi. Ia menilai informasi itu keliru.

“Setiap RW posisi Rp 32 juta memasukkan uang Rp 32 juta tarikan dari warga ke bendahara keamanan. Jadi RW IV masukkan uang Rp 32 juta, RW V masukkan uang Rp 32 juta, RW VII masukkan uang Rp 32 juta, Petra memasukkan juga uang Rp 32 juta. Bukan seolah-olah Petra memberikan uang Rp 32 juta kepada tiga RW. Itu salah, aturannya bukan begitu,” tegasnya.

Sumber Detik.com