Pemerintah Atur Ongkos Kirim Gratis Berlaku Hanya Tiga Hari dalam Sebulan di E-commerce

Sumber: KompasTV/Rizky Pratama

Jakarta – Pemerintah telah mengatur promo ongkos kirim gratis pada platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang berlaku selama tiga hari dalam satu bulan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 8 tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara pelaku bisnis e-commerce dan layanan pos komersial.

“Kita ingin persaingannya (di industri) sehat. Di situ kita akan melihat dan me-monitoring supaya persaingannya fair dan sehat,” kata Direktur Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital Gunawan Hutagalung di Jakarta pada Jumat.

Gunawan menjelaskan bahwa pembatasan promo gratis ongkos kirim berlaku untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau jika tarif layanan pos komersial menjadi lebih rendah dari biaya pokok layanan.

Pasal 41 dari peraturan menteri tersebut mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Metode perhitungannya didasarkan pada biaya, yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah margin.

Biaya produksi atau operasional mencakup berbagai komponen, seperti biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya yang muncul dari kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, maupun kerja sama dengan pelaku usaha atau individu.

Merujuk pada Pasal 45, dijelaskan bahwa penyelenggara layanan pos komersial dapat memberikan potongan harga tarif layanannya sepanjang tahun, asalkan tarif setelah diskon tidak lebih rendah dari biaya pokok layanan.

Jika potongan harga menyebabkan tarif menjadi di bawah biaya pokok layanan, maka hal ini hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

Namun, pihak penyedia layanan dapat mengajukan perpanjangan periode promo, yang kemudian akan dievaluasi oleh pihak Kemkomdigi. Evaluasi ini mempertimbangkan harga rata-rata di industri untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berkelanjutan dan tidak merugikan penyelenggara layanan.

“Standarnya tiga hari, tapi kalau umpamanya mereka mau perpanjang, mereka minta evaluasi ke kita. Nanti kita lihat apakah harga itu masih layak atau tidak untuk diperpanjang,” ujar Gunawan.

Sumber Antaranews