Ilustrasi pencari kerja mencari info lowongan kerja di bursa kerja di Jakarta, Selasa (15/5/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan dapat mengadakan bursa kerja secara rutin bahkan setiap bulan di kecamatan. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk memberikan kesempatan kerja kepada 1.530 orang melalui job fair yang akan diadakan secara rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.
“Pada tahun 2024 ada 1.669 pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair. Sementara target di tahun 2025, 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui job fair,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia menyatakan bahwa Pemprov DKI telah berusaha membangun program bursa kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di ibu kota.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan di Jakarta pada tahun 2023 adalah 354.496.
Sementara itu, Wa Ode Herlina, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa Pemprov DKI harus lebih ketat dalam memilih perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam bursa kerja.
Dengan begitu, warga Jakarta yang mendapat pekerjaan lewat bursa mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.
“Kalau perusahaannya jelas, upah yang didapat setiap bulan juga pasti, stabil. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” kata dia.
Selain itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa kerja memberikan upah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024.
Wa Ode berharap lebih banyak orang tahu tentang jadwal bursa kerja. Bahkan SKPD lain diminta untuk membantu menyebarkan informasi melalui platform media sosial masing-masing.
Dia berharap program bursa kerja dapat mencapai target individu di Jakarta yang tidak memiliki pekerjaan.
“Masih kurang sosialisasinya. Selain media sosial Disnakertrans, perlu juga SKPD lain bantu menginfokan. Bahkan RT/ RW juga harus membantu,” kata Wa Ode.
Sumber Antaranews
