Pramono Tegaskan Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Lewat Sistem Digital

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Briggita Belia/detikcom)

Jakarta – Tidak ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan bahwa pemerintahnya akan mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor.

“Nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak,” kata Pramono di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).

“Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan,” sambungnya.

Pramono menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki mobil kedua, ketiga, atau motor kedua, ketiga karena mereka ingin menghindari ganjil genap.

Pramono menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta akan meningkat jika pajak diputihkan. Untuk alasan ini, dia secara terbuka menyatakan bahwa Pemprov Jakarta akan mengejar penunggak pajak.

“Cara kejar gimana? Pertama ditagih, kedua pasti dia akan mengalami kesulitan. Nanti bahkan saya lagi berpikir, apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” ungkapnya.

Dia pun mengaku, meski nantinya keputusan tersebut akan mengundang kebencian masyarakat terhadapnya, Pramono tak masalah dengan hal itu.

“Tapi saya terima kasih untuk itu,” imbuhnya.

Kebijakan Pramono berbeda dengan kebijakan kepala daerah di daerah lain. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan pemutihan dengan menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dedi mengungkapkan bahwa masyarakat menunggak pajak karena mereka tidak dapat membayar tunggakan pajak tahun sebelumnya.

“Kenapa orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan Rp 2 juta. Apa dampak yang terjadi, makin gede utangnya. Tapi kalau Rp 2 juta dipotong, dia bisa bayar besoknya yang Rp 250 ribu,” kata Dedi di gedung Pakuan, Bandung, Rabu (19/3) lalu.

“Kita pengen nunggu orang bayar Rp 2 juta dalam impian atau Rp 250 ribu tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang Rp 250 ribu dibanding nunggu yang Rp 2 juta dibayar,” sambungnya.

Menurut Dedi, hampir enam juta wajib pajak memiliki tunggakan pajak. Jika satu wajib pajak membayar Rp 250 ribu, pendapatan daerah dapat mencapai hingga Rp 1,3 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Hampir 6 juta. Makanya saya ambilnya nggak tinggi, daripada mikirin yang puluhan atau belasan triliun itu, lebih baik yang sederhana aja misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata Rp 250 ribu, itu sudah Rp 1,3 triliun. Itu bisa meningkatkan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Sumber Detiknews