Presiden Prabowo Mau Mobil Dinas Pejabat Tak Lagi Impor, Ini Kata Toyota

Seorang wartawan memotret sejumlah mobil dinas baru pimpinan DPR/MPR Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang terparkir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/10). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Jakarta – PT Toyota-Astra Motor (TAM) menanggapi soal instruksi Presiden Prabowo agar jajaran pejabat setingkat Eselon I hingga menteri tidak lagi menggunakan mobil impor selama masa pemerintahannya.

Ini diucapkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, pada orasi ilmiah kegiatan internal pada Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 di Yogyakarta pada Senin, (28/10).

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” katanya.

Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM, hanya menjawab dengan mengatakan bahwa dia berharap pemerintah terus mendukung industri otomotif dalam negeri dan siap memberikan produk terbaiknya.

“Produk Toyota sekitar 90 persen adalah produk dalam negeri. Apabila pemerintah membutuhkan, Toyota bisa menyediakan beberapa pilihan,” urai singkat Anton seperti dikutip kumparan, Senin (28/10).

Avanza, Veloz, Innova, Fortuner, Alphard, Hiace, bahkan Crown adalah beberapa jenis mobil Toyota yang sering digunakan oleh pejabat pemerintah dalam mobilitas mereka.

Empat dari tujuh model yang disebutkan di atas sudah diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen. Toyota punya dua pabrik berlokasi di Sunter dan Karawang, yang dikelola PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Sisanya merupakan barang impor, seperti Toyota Crown yang pernah jadi mobil pejabat setingkat Menteri itu didatangkan utuh dari Jepang atau yang paling umum terlihat adalah Alphard dan Hiace. Bahkan, Land Cruiser 300 juga kerap terlihat digunakan.

Klarifikasi Kementerian Keuangan soal pernyataan mobil dinas dari Wamenkeu

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan tak lama setelah pernyataan Anggito Abimanyu yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta para menteri untuk mengganti mobil dinas mereka dengan Pindad Maung.

Dalam keterangan resminya, Kemenkeu menyebut pernyataan Anggito dilontarkan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).

“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata pihak Kemenkeu.

Klarifikasi itu disampaikan agar publik mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Langkah ini untuk mendukung pengembangan industri otomotif dalam negeri dan dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian nasional.

Sumber Kumparan