Ragam Komentar Usai Ijazah Jokowi Disinggung Megawati

Foto: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Dok. PDIP)

Jakarta – Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum (Ketum) PDIP, ikut berbicara tentang perdebatan tentang ijazah seseorang yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Diketahui bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, menghadapi tudingan bahwa ijazah S1 miliknya adalah palsu.

Pernyataan Megawati itu pun menuai respons.

Pernyataan Megawati

Megawati mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu yang belakangan berkaitan dengan Jokowi. Megawati menyarankan sang pemilik menunjukkannya ke publik jika ijazah itu benar.

Dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta Pusat, Rabu (14/5), Megawati mengatakan hal itu.

“Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?” ujarnya.

“Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’, gitu, lho,” lanjutnya.

Projo Balas Megawati

Relawan Pro Jokowi (Projo) menanggapi Megawati dengan mengatakan bahwa Jokowi harus mengambil tindakan hukum terkait tudingan ijazahnya karena masalah itu tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dah pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu,” kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (15/5).

“Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti,” tambahnya.

Budi Arie berpendapat bahwa Megawati harus membantu menghentikan upaya para penuduh tersebut. Karena PDIP pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah, bahkan sebagai presiden, dengan persyaratan administratif yang diperlukan, katanya.

“Kasus hukum ini tidak akan terjadi jika obyektifitas dijunjung tinggi, sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden 2 periode,” katanya.

“Syarat-syarat administratif dan politis tentu sudah dipenuhi dengan proper sehingga bisa menjadi calon dalam pilkada dan pilpres,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyebut Projo melihat tuduhan ijazah palsu bukan sekadar untuk mendiskreditkan Jokowi. Menurutnya, negara juga perlu meluruskan tuduhan ini karena Jokowi pernah memimpin bangsa selama dua periode.

“Pak Jokowi pernah memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan RI selama lebih dari 20 tahun. Negara juga berkepentingan meluruskan masalah ini,” katanya.

PDIP: Megawati Tak Sebut Nama Jokowi

Ketika berbicara tentang ijazah, Megawati tidak menyebut nama Jokowi dalam pernyataannya, kata Guntur Romli, jurubicara PDIP. Menurutnya, Projo tidak perlu menanggapi Megawati dengan cepat.

“Pernyataan Ibu Megawati itu tidak menyebut nama Jokowi, mestinya pendukung Jokowi tidak perlu baper,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (15/5).

Guntur menyatakan bahwa Megawati hanya membuat kewarasan umum ketika ada orang yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dia mengatakan bahwa tindakan Jokowi bukannya membuktikan apa yang mereka lakukan, tetapi justru merepotkan banyak lembaga.

“Pernyataan Ibu Megawati itu mewakili kewarasan umum, kalau ada yang meragukan, kita kan tinggal ngasih buktinya. Misalnya ada yang nanya ijazah kita, tinggal diperlihatkan selesai. Atau misalnya ada yang meragukan identitas kita, soal umur contohnya, tinggal perlihatkan KTP. Jadi tidak perlu ribet, diperpanjang sampai masuk ke ranah hukum. Semua lembaga dibuat repot,” ucap dia.

“Penyelesaiannya sederhana, tinggal kumpul, silaturahim, ngomong baik-baik, perlihatkan dan buktinya yang menjadi pokok persoalan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai Megawati justru mengedepankan nilai-nilai musyawarah tekait polemik ijazah Jokowi. Megawati, menurut dia, tidak ingin semua persoalan dibuat ribet dan ribut.

“Ini sesuai dengan nilai-nilai kita: musyawarah. Ibu Megawati tidak spesifik mengomentari soal isu ijazah palsu atau Jokowi (tidak ada nama itu disebut) tapi Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu ingin semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, jangan dibikin ribet dan ribut,” ujar dia.

Sumber Detiknews