Rapat Perdana Pansus Angket Haji di DPR ditunda

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/am.

Jakarta – Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mengenai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Rapat tersebut seharusnya dilakukan pada Rabu siang, jam 13.00 WIB.

Menurut Wisnu Wijaya, anggota Pansus Angket Haji DPR RI, rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus. Pimpinan DPR RI juga akan hadir.

Namun, informasi tentang penundaan itu muncul kemarin sore menjelang petang. Saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu, Wisnu menyatakan, “Sampai kapan pun, kami juga bertanya kepada sekjen mengatur agenda tersebut.”

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota Pansus Angket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun saat ini masih dalam masa reses DPR RI setelah rapat paripurna penutupan masa sidang.

“Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB,” kata dia.

Sejauh ini, dia memperkirakan bahwa rapat pansus tersebut tidak akan dapat diadakan karena Pimpinan DPR RI tidak dapat hadir. Namun, dia memastikan bahwa anggota pansus haji tetap berada di Jakarta untuk mempersiapkan apa yang akan dibicarakan pada pertemuan mendatang.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024 menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pansus itu dibentuk dan terdiri dari tujuh anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, empat dari Partai Golkar, empat dari Partai Gerindra, tiga dari Partai Nasdem, tiga dari Partai Demokrat, tiga dari PKS, dua dari PAN, dan satu dari PPP.

Sumber Antaranews