Sekjen PDIP Hasto: Ada Laporan Upaya Ganjal Pencalonan Anies di Pilgub Jakarta

Foto: Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Rumondang Naibaho/detikcom)

Jakarta—Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, menyatakan bahwa dia menerima laporan bahwa ada upaya untuk mencegah Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Halasto menyatakan bahwa jika laporan itu benar, demokrasi di Tanah Air sedang mengalami masalah.

“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto merespons pertanyaan wartawan soal isu PKS meninggalkan Anies dan mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Hasito menyatakan bahwa PDIP akan terus mengawasi proses Pilkada 2024 untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia menegaskan bahwa PDIP menghormati hak konstitusional siapa pun yang ingin mencalonkan diri.

“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” jelas Hasto.

“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” tambahnya.

Hasto menjawab pertanyaan apakah PDIP memiliki kesempatan untuk mengusung Anies di tengah masalah penjegalan dengan mengatakan bahwa pihaknya terus mengamati dinamika yang terjadi. Di sisi lain, Hasto menyatakan bahwa PDIP terus berbicara dengan partai lain tentang kerja sama politik di Pilgub Jakarta 2024.

Ini mungkin hanya sinyal dan mungkin belum terjadi. Dengan demikian, Hasto menyatakan bahwa mereka akan terus mempertimbangkan masalah ini dan terus berdiskusi untuk memastikan bahwa konstestasi di Jakarta akan meningkatkan kehidupan bangsa.

Hasto kemudian menentang kemungkinan adanya kotak kosong dalam pemilihan gubernur Jakarta. Dia berpendapat bahwa hal itu harus dihindari.

“Belum terancam masih ada peluang. Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun, KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi,” terang Hasto.

Sumber Detik.com