Tokoh Papua Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Terkait Beri Amnesti Kepada KKB

Michael Manufandu (ANTARA/Evarianus Supar)

Jakarta – Michael Manufandu, seorang tokoh penting dari Papua, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai bagian dari upaya mencapai solusi menyeluruh untuk masalah Papua.

“Kalau memang Ini kebijakan dari Presiden Prabowo, pada prinsipnya kita mendukung. Terutama bagi saudara-saudara kita yang melawan itu supaya keluarga maupun tempat tinggalnya tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Manufandu saat dilansir ANTARA dari Manokwari, Kamis.

Manufandu, yang hingga saat ini tetap ditugaskan sebagai penasihat pemerintah pusat untuk urusan Papua, sangat berharap Presiden Prabowo secara serius menangani masalah Papua, terutama masalah keamanan, yang hingga saat ini belum terselesaikan.

“Keamanan di Papua itu memang bersamalah dan serba rumit. Kita tidak tahu bagaimana sumber awal dari pertentangan ini. Korban terus berjatuhan di kedua belah pihak, tidak bisa situasi

Dia mengatakan bahwa masalah Papua bukan hanya tentang keberadaan KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi sangat kompleks dan rumit sehingga sulit untuk memahaminya dengan benar.

Manufandu berharap pemerintah pusat memberikan jeda waktu untuk mempelajari masalah Papua secara menyeluruh.

Selain itu, diperlukan partisipasi orang-orang yang benar-benar memahami sejarah dan budaya Papua. Dengan cara ini, orang-orang dapat berkumpul untuk berbicara tentang cara menyelesaikan berbagai masalah yang ada. seperti itu berlangsung terus-menerus di Papua,” kata mantan Dubes RI untuk negara Kolombia itu.

“Kalau memang Prabowo mau melihat Papua sebagai tanah damai, maka mulai sekarang harus mengambil langkah-langkah. Rangkul tokoh-tokoh untuk mulai duduk dan bicara, bukan orang-orang yang oportunis dan memanfaatkan kesempatan,” saran Manufandu.

Dia menyatakan bahwa gubernur di enam provinsi Papua adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di wilayah tersebut, sehingga penyelesaian masalah Papua juga harus melibatkan mereka.

“Kita harapkan para gubernur baru yang terpilih hasil Pilkada 2024 benar-benar bekerja sungguh-sungguh membantu presiden untuk mencari jalan keluar terbaik dari semua persoalan yang terjadi di Papua selama ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait aksi bersenjata di Papua.

Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti dilakukan karena alasan kemanusiaan dan untuk mengurangi kekurangan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan bahwa ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi syarat untuk diusulkan amnesti.

Sumber Antaranews