Seorang mahasiswa berjalan di kampus Universitas Harvard di Cambridge of Massachusetts, Amerika Serikat, pada 14 Juli 2020. ANTARA/Xinhua/Fan Lin
San Francisco – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22/5) mencabut sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) Universitas Harvard. Ini secara efektif melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengumumkan keputusan tersebut. “Semoga hal ini menjadi peringatan bagi semua universitas dan institusi akademis di negara ini. Menerima mahasiswa asing adalah sebuah privilese — bukan hak — dan privilese itu telah dicabut mengingat Harvard telah berulang kali gagal mematuhi hukum federal,” ujar Noem dalam sebuah pernyataan.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) menyatakan bahwa siswa asing yang telah terdaftar saat ini harus pindah untuk menghindari kehilangan status legal mereka, selain melarang penerimaan mereka di masa mendatang.
Harvard menanggapi dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah itu melanggar hukum dan berbahaya.
“Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung para mahasiswa dan cendekiawan internasional, yang berasal dari 140 lebih negara dan telah memperkaya universitas ini — dan bangsa ini — tanpa hingga. Kami sedang bekerja dengan cepat untuk memberikan panduan dan dukungan kepada anggota komunitas kami. Aksi balasan ini menciptakan ancaman serius bagi komunitas Harvard dan negara kita, serta merongrong misi akademis dan penelitian Harvard,” kata pernyataan itu.
Pemerintahan Trump pada April lalu membekukan hibah federal senilai 2,2 miliar dolar AS untuk Harvard (1 dolar AS = Rp16.313) setelah sekolah menolak permintaan untuk menghentikan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi serta mengevaluasi siswa asing karena masalah ideologis.
Lebih dari 27% mahasiswa asing Harvard pada semester musim gugur 2023.
Sumber Antaranews
