Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait purnawirawan yang usul pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Senin (5/5/2025). Foto: kumparan
Jakarta – Presiden ke-7 Jokowi memberikan suara terkait adanya purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Orang yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo ini mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dan boleh saja dalam negara demokrasi.
“Ya itu sebuah aspirasi. Sebuah usulan, ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” ujar Jokowi di kediaman, Senin (5/5).
Dia kembali menegaskan usulan dan aspirasi tersebut boleh-boleh saja dalam sebuah demokrasi.
“Ya boleh-boleh saja, itu kan cuma aspirasi dalam negara demokrasi, iya biasa saja,” kata dia
Dia menegaskan, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat rakyat.
“Itu semua orang sudah tahu, bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum,” katanya
Ditanya terkait prosedur pemakzulan, ia menegaskan yang jelas menyalahi konstitusi. Dan itu ada prosesnya panjang.
“Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu,” ucapnya.
Jokowi menegaskan bahwa kasus korupsi, berbuat tercela, dan lainnya adalah alasan yang paling tepat untuk mengajukan pemakzulan kepala negara. Selain itu, harus sesuai dengan Konstitusi.
“Dilihat dikonstitusi kita sudah jelas dan gamblang (pengajuan pemakzulan),” kata dia.
Jokowi hanya menggelengkan kepala kepada media saat ditanya apakah sudah berbicara dengan Gibran tentang pemakzulan tersebut.
Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI) mengusulkan pemakzulan Gibran dengan delapan tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu tuntutannya adalah reshuffle kabinet untuk menteri yang korup dan tindakan kriminal hingga pemakzulan Presiden Gibran.
Sumber Kumparan
