Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi
Jakarta – Lukmanul Hakim, anggota DPRD DKI Jakarta, menyatakan penolakannya terhadap wacana pembukaan kasino sebagai opsi untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah,” kata Lukmanul Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut karena menurutnya tidak sesuai dengan standar dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lukman menganggap usulan tersebut tidak seharusnya dibuat oleh wakil rakyat karena mencerminkan sikap “gelap mata” terhadap tantangan fiskal negara.
Dia menyatakan bahwa ada banyak metode yang lebih bermoral dan halal untuk meningkatkan pendapatan negara.
Kebijakan pajak hiburan tinggi yang diterapkan oleh banyak negara selama Depresi Besar 1929–1939 disebutnya sebagai solusi yang lebih baik.
Ia mengklaim bahwa metode seperti itu lebih masuk akal dan layak dipertimbangkan.
“Model ini lebih fair, lebih adil, dan lebih pantas. Jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali?” ujarnya.
Menanggapi klarifikasi dari anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita yang sempat menyampaikan wacana tersebut dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lukman menyambut baik koreksi tersebut.
Galih menyatakan ide pembukaan kasino hanyalah contoh pemikiran out of the box, bukan usulan resmi.
Sumber Antaranews
