Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak evaluasi polemik siswa yang terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena kegagalan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
“Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengemban amanat ini. Harus ada evaluasi ke depan,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Cucun menyesalkan perdebatan ini karena banyak sekolah yang tidak memenuhi janji mereka terkait data anak-anak yang berhak mendapatkan SNBP.
Dia menyatakan bahwa perdebatan ini sangat penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa, terutama karena SNBP memberikan kesempatan bagi siswa yang berprestasi untuk masuk kuliah tanpa mengikuti ujian.
“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah. Jadi ini bukan hanya soal masalah administrasi, tapi terbuangnya satu kesempatan bagi anak-anak berprestasi meraih cita-cita mereka,” lanjutnya.
Dia kemudian menyinggung alasan bahwa beberapa lembaga pendidikan gagal menyelesaikan finalisasi karena kesulitan melakukan penginputan karena berbagai alasan, termasuk masalah infrastuktur dan jaringan.
“Saya pikir semua sekolah pasti punya tantangan masing-masing ya. Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP, ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir,” tuturnya.
Meskipun demikian, dia mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam membantu institusi pendidikan yang belum berhasil mengunggah PDSS melalui berbagai layanan. Dia juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang bertanggung jawab atas pendaftaran SNBP.
“Karena ini menyangkut nasib anak-anak berprestasi kita yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jangan abaikan mereka karena kelalaian pihak lain,” ujarnya.
Selain itu, dia mendukung keputusan Kemendiktisaintek, yang memberikan waktu tambahan bagi sekolah untuk mengakses PDSS, yang memungkinkan semua siswa berprestasi mendaftar SNBP 2025.
“Karena anak-anak ini tidak salah tapi justru jadi korban, jangan mereka yang ikut terkena sanksi akibat kelalaian guru atau pihak sekolah. Jadi kalau mau ada tindakan tegas ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa,” katanya.
Cucun menilai harus ada upaya tambahan yang dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan siswa berprestasi terancam tak bisa mengikuti SNBP akibat gagal memfinalisasi PDSS.
“Anak-anak berprestasi ini harus tetap diberi kesempatan, dan pihak sekolah yang gagal memfinalisasi PDSS harus bertanggung jawab terhadap kelalaian mereka,” ucapnya.
Dia menekankan bahwa hal ini harus menjadi catatan penting sehingga sekolah dapat mempersiapkan diri untuk tahun depan sehingga siswa dapat mendapatkan kesempatan masuk ke PTN karena prestasi mereka.
Untuk itu, dia berharap perselisihan ini memberi pelajaran bagi semua pihak, seperti membuat kementerian dan dinas pendidikan membentuk tim khusus yang mengawasi sekolah-sekolah selama proses pendaftaran siswa untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi.
“Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi bisa mengurangi missedatau kendala teknis di lapangan,” kata dia.
Sumber Antaranews