Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada pelaksanaan MBG perdana di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Kota Bogor – Saat program makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan pertama kalinya di Kota Bogor, Jawa Barat, tidak ada susu dalam menunya. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjelaskan terkait hal tersebut.
“Ada susu, tapi kan enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya,” ujar Hasan Hasbi usai meninjau pelaksanaan perdana MBG di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor.
Ia menjelaskan bahwa program MBG menyediakan menu yang berbeda setiap hari melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah. Akan diberikan setidaknya sekali seminggu untuk produk susu.
“Hari ini di SPPG Cimahi saya liat ada susunya. Di sini juga ada susu, tapi kebetulan sedang tidak ada. Setiap hari menunya berbeda beda, jadi dalam satu bulan itu minimal sekali atau dua kali seminggu ada susu,” jelasnya.
SPPG Tanahsareal menyediakan menu untuk SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor. Menu perdana terdiri dari nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.
Hasan Nasbi mengatakan bahwa MBG juga membantu anak-anak belajar mengonsumsi sayur-sayuran secara teratur. Ia juga memberi tahu siswa SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor yang tidak alergi dengan menu sayur-sayuran.
“Saya senang sekali ternyata anak anak kelas 1 sayurnya habis tadi, jadi sudah ada edukasi anak-anak untuk bisa makan sayur, jadi tidak hanya protein yang mereka habiskan. Padahal, yang ditakutkan selama ini anak-anak tidak bisa menghabiskan sayur,” kata Hasan Nasbi.
Sebelum melihat pelaksanaan MBG, ia juga meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Denpal III/Bogor di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Dia menyatakan bahwa SPPG ini telah menerapkan standar yang baik dalam semua aspek pengelolaan makanan, mulai dari pengelolaan makanan hingga distribusi, dengan memperhatikan limbah yang dihasilkan dari pengelolaan makanan.
“Tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem,” tuturnya.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG, siap dimulai di 190 lokasi di 26 provinsi.
Menurut Hasan, ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia karena memulai program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk pertama kalinya.
Menurut data yang dia kumpulkan dari Badan Gizi Nasional (BGN), ada 190 Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Mereka ada di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola setiap dapur MBG. Dia bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan distribusi makanan yang lancar.
Sumber Antaranews
