Koalisi Sipil menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di hotel daerah Jakpus. (Kurniawan/detikcom)
Jakarta – Sejumlah orang menghadiri rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Masyarakat ini menolak rapat Panja RUU TNI yang dilaksanakan.
Tiga anggota Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan karena dilakukan secara tertutup.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” kata salah satu aksi yang menolak rapat Panja bernama Andrie di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menilai pembahasan ini dilakukan tidak secara terbuka. Mereka meneriakkan penolakan dan menilai RUU TNI ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ungkapnya.
Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat tertutup tentang RUU TNI di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat.
Menurut Tb Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, pertemuan yang membahas RUU TNI tersebut diikuti oleh Panja UU TNI dan Pemerintah.
“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Tb Hasanuddin saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3).
Hasanuddin menuturkan rapat digelar sejak pukul 13.00 WIB. Hingga malam ini, rapat masih berlangsung.
“Sejak jam 13.00 WIB,” ujarnya.
Sumber Detiknews
