Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ditemui di Jakarta, Kamis (20/2/2025) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
Jakarta – Seiring dengan berlangsungnya program makan bergizi gratis (MBG), dana desa dapat meningkat antara Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun per desa, kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Dana desa kita punya (saat ini) Rp1,1 miliar per desa per tahun tapi sekarang ada makan bergizi gratis, kita bisa naikkan mungkin Rp6 hingga Rp8 miliar per desa,” kata Luhut di Jakarta, Kamis.
Adanya penambahan dana desa, ia berharap bisa membuat perputaran ekonomi di level desa lebih efisien serta menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat.
“Bisa anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditopang dengan hal ini. Karena perputaran ekonomi di desa tentu menjadi lebih efisien,” kata dia pula.
Ia lanjut mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mengingat program tersebut menyasar sekolah di 74 ribu desa di Tanah Air.
“Banyak orang yang tak memerhatikan karena pada dasarnya MBG ini turut membantu mewujudkan kesetaraan, karena mencakup 74 ribu desa,” katanya.
Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menegaskan bahwa aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang menyalahgunakan dana desa.
“Jadi kami serius. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Kami minta ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali, apalagi dana desa ini akan turun ke desa-desa, transfer dari Kementerian Keuangan, kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak secara tegas,” kata Yandri kepada wartawan di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (4/2).
Menurutnya, tindakan tegas seperti itu harus dilakukan untuk menghukum dan mengajarkan kepala-kepala desa lain untuk memanfaatkan dana desa secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membangun Indonesia.
“Itu menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa yang lain harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa,” kata Yandri.
Sumber Antaranews
