Ilustrasi – Dua warga menjunjung beras 10 kilogram bantuan pangan dari pemerintah. ANTARA/HO-Humas Perum Bulog/aa.
Jakarta – Untuk mengontrol inflasi, Perum Bulog kembali memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Bayu menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras sebagai komponen pangan yang paling mempengaruhi garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, turun 0,68 juta dari Maret 2023 dan 1,14 juta dari September 2022, menurut data yang dilansir di laman resmi PBS.
Oleh karena itu, kata Bayu, kenaikan harga beras secara signifikan mempengaruhi kelompok masyarakat yang rentan dan secara tidak langsung dapat menyebabkan inflasi meningkat.
Pada kunjungannya ke Yogyakarta untuk melaksanakan Bantuan Pangan di Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Bayu menyatakan bahwa, menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras ini.
Menurut Bayu, bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah melalui Perum Bulog akan membantu masyarakat yang termasuk dalam daftar rentan ekonomi di seluruh Indonesia. meskipun tidak memenuhi semua kebutuhan.
Bayu berkata, “Mereka sudah tidak perlu sibuk lagi mencari beras karena mulai bulan Agustus ini, pemerintah sudah menyediakan 10 kilogram per dua bulan.”
Provinsi-provinsi yang telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data penerima telah memulai memberikan bantuan pangan.
Saat ini sembilan provinsi telah terverifikasi sebagai penerima Bantuan Pangan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau. Provinsi lain akan menyusul dalam satu atau dua hari ke depan.
Selain itu, kata Bayu, BPS melaporkan inflasi tahunan sebesar 2,84 persen pada Mei 2024, dengan sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi.
Menurut Bayu, pengeluaran bahan makanan naik signifikan dari 13,9 persen dari total pengeluaran menjadi 27,4 persen di ekonomi kelas menengah, berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI).
Tidak diragukan lagi, hal ini akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang lain, berdampak pada inflasi, dan, pada akhirnya, dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Bayu menyatakan bahwa Perum Bulog berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Indonesia, sesuai dengan visi transformasinya.
“Karenanya, bantuan pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” kata Bayu.
Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo menuturkan bahwa terdapat dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras.
“Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand,” kata Tito.
Menurut Bustanul Arifin, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi), ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa menghadapi penundaan atau ketidakpastian yang dapat mengganggu pola konsumsi.
Bustanul menyatakan bahwa masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik dengan bantuan pangan yang konsisten.
Sumber Antaranews
