Foto: Foto Kombinasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi- BYD
Jakarta – Investasi pabrik kendaraan listrik milik China, BYD kembali menjadi sorotan setelah munculnya isu gangguan dari organisasi masyarakat (ormas). Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah adanya tindakan premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat pembangunan pabrik mobil listrik China, BYD. Sebaliknya saat ini kondisinya sudah berbeda.
“Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).
Ia pun menilai aksi premanisme ormas dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Pasalnya sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.
“Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.
Bukan ormas yang menyebabkan masalah saat ini, tetapi pembebasan tanah. Beberapa orang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan dari investasi asing.
“Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.
Padahal dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi. Namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.
“Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk menangani kasus ormas ini. karena sekelompok ormas mengganggu proses pembangunan pabrik ini.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya.
Sumber CNBC Indonesia
