Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya usai menerima ancaman pembunuhan dari Wakil Presidennya sendiri, Sara Duterte, demikian dilaporkan media setempat, Ahad. /ANTARA/Anadolu/py (Anadolu)
Manila – Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr, Pada hari Senin menanggapi “ancaman pembunuhan” yang dibuat oleh Wakil Presiden Filipina Sara Duterte.
Marcos mengatakan bahwa masalah itu menjadi tidak proporsional karena Duterte menolak untuk menjawab pertanyaan yang sah tentang dugaan penyalahgunaan dana oleh kantor wakil presiden.
Marcos menyatakan dalam sebuah pesan video bahwa jika Duterte menjawab pertanyaan anggota parlemen, masalah tersebut tidak akan menjadi lebih rumit.
“Kebenaran tidak boleh diungkapkan secara sembrono,” katanya, mengacu pada perang narkoba yang kontroversial yang dilakukan oleh mantan presiden dan ayah wakil presiden, Rodrido Duterte.
“Pembicaraan ini akan berakhir jika saja sumpah untuk mengatakan kebenaran sebagai pelayan publik dipenuhi, dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, malah dialihkan ke omongan murahan,” tambah Marcos.
Marcos juga menyatakan bahwa umpatan dan ancaman nyawa yang dilontarkan Duterte sangat mengkhawatirkan.
Dia menegaskan bahwa di negara demokrasi seperti Filipina, pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan dia tidak akan menerimanya begitu saja.
“Jika merencanakan pembunuhan Presiden semudah itu, bagaimana dengan warga negara biasa kita?” kata Marcos.
“Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya. Sebagai negara demokrasi, kita perlu menegakkan supremasi hukum,” tambahnya.
Presiden menanggapi, Selama akhir pekan, Duterte membuat pernyataan di internet yang kontroversial, mengancam akan membunuh Duterte, Ibu Neara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika rencana yang diduga ditujukan berhasil.
Duterte mengeluarkan ancaman tersebut saat dia berada di DPR bersama kepala stafnya, pengacara Zuleika Lopez, yang ditahan karena tidak menanggapi pertanyaan tentang penyelidikan legislatif tentang penyalahgunaan dana di kantor Wakil Presiden.
Menurut Presiden, semua pejabat pemerintah diamanatkan untuk melindungi Konstitusi dan tunduk pada transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi tidak benar untuk menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran,” katanya.
Marcos berharap peristiwa itu berakhir dengan damai dan jujur. Marcos menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dikompromikan meskipun fokusnya pada pemerintahan.
“Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negara ke dalam lumpur politik,” katanya.
“Mari kita hormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Mari kita ingat amanat yang dipercayakan kepada kita oleh jutaan orang Filipina,” tambahnya.
Banyak kecaman terhadap pernyataan Duterte, yang mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan mengambil tindakan untuk menjaga dan melindungi keselamatan Presiden.
Sumber: PNA-OANA
