Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN).
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang diadakan secara virtual pada Kamis (27/6), Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran yang telah dibelanjakan untuk Kominfo hingga Mei 2024 mencapai Rp4,9 triliun.
“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun yang sudah dibelanjakan. Ini mencakup pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebesar Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional sebesar Rp700 miliar,” ungkap Sri Mulyani.
Belanja lainnya termasuk kapasitas satelit sebesar Rp700 miliar dan Palapa Ring sebesar Rp1,1 triliun, menambah total belanja untuk Kominfo mendekati Rp5 triliun.
Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, menjelaskan bahwa total belanja negara hingga Mei 2024 mencapai Rp1.145,3 triliun, atau 34,4 persen dari total pagu anggaran. Angka ini 14 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp824,3 triliun, naik 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.
Rincian belanja ini mencakup Rp388,7 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) yang meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur, serta Rp435,6 triliun untuk belanja non-K/L yang digunakan untuk subsidi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.
“Untuk infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. Jika dibandingkan tahun lalu, ini melonjak tinggi sebesar 20,6 persen, dari Rp93,7 triliun menjadi Rp112,9 triliun.
Akselerasi belanja ini mencerminkan upaya kementerian untuk menyelesaikan proyek-proyek sebelum periode pemerintahan ini berakhir,” jelas Sri Mulyani.
Meskipun anggaran infrastruktur cukup besar, termasuk untuk pengelolaan data center, Pusat Data Nasional (PDN) tidak kebal dari serangan siber.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengakui bahwa PDN mengalami gangguan pada Kamis (20/6), yang berdampak pada sejumlah layanan publik di Indonesia, termasuk layanan imigrasi di bandara.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa gangguan ini disebabkan oleh serangan ransomware dari kelompok Lockbit 3.0, sebagai bagian dari modus pemerasan mereka.
