Pansus Haji DPR memanggil Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Photo : Antara
Jakarta – Nusron Wahid, Ketua Pansus Haji DPR RI, menanggapi tudingan bahwa pansus yang dipimpinnya diintervensi dalam kesimpulan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024. Ia menegaskan bahwa seluruh proses kerja pansus dilakukan secara independen dan transparan.
Hal itu disampaikannya sebagai tanggapan atas pernyataan Haji Marwan Jafar, anggota Pansus, yang menyatakan bahwa ada pihak yang ingin dan tidak ingin menyerahkan kasus tersebut ke Aparat Penegah Hukum (APH).
“Ah, enggak ada. Enggak ada intervensi,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
“Kalau intervensi, enggak ada. Masing-masing hak anggota punya haknya masing-masing; tapi kalau intervensi enggak ada intervensi,” ujarnya.
Menurut Nusron, pansus terdiri dari tiga puluh orang yang memiliki pemahaman dan kecerdasan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa untuk membuat keputusan, suara mayoritas diperlukan.
“Kita mencari titik temu di antara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas. Kalau ada satu, dua, yang enggak cocok, ya, biasa, masa ada yang cocok semua. Kalau ada yang enggak cocok, tapi secara umum, secara over all, oke, enggak ada soal,” ujarnya.
Dengan penegasan dari Nusron Wahid, diharapkan proses Pansus Haji dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari intervensi. Masyarakat menantikan hasil kerja pansus yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Sumber Viva
