Heru Budi (Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta – Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan, kebijakan sekolah swasta gratis sedang diteliti oleh DPRD tengah. Rencana tersebut saat ini dalam proses pertimbangan.
Heru menyatakan bahwa kekurangan bangku sekolah di Jakarta akan terus berlanjut sebagai akibat dari banyaknya warga luar daerah yang pindah ke ibu kota.
“Kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta. Itu problem. Tapi di sisi lain sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah di mana saja,” kata Heru kepada wartawan di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Ia menjelaskan perpindahan anak-anak sekolah itu sudah diatur sejak satu tahun yang lalu sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Hal itu berdampak terbatasnya jumlah bangku sekolah di Jakarta.
“Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah,” ujarnya.
“Maka dari itu saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah lain bupati, walikota sekitar Jakarta ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta,” tuturnya.
Sebaliknya, Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI tengah saat ini sedang mengevaluasi kebijakan pendidikan swasta gratis. Dia berharap Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat membantu mewujudkan sekolah swasta gratis.
“Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berpikir bebas sekolah gratis. Kan dengan hingar bingar KJP segala macem ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta sekolah gratis itu. Sedang dibahas,” katanya.
“Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macem,” pungkasnya.
Dalam kajiannya, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi berbagai aspek, termasuk keberlanjutan keuangan program, kerjasama dengan sekolah swasta, dan manfaat yang diperoleh siswa dari penerapan kebijakan ini.
(Sumber Detiknews)
